vespa keren

Sabtu, 23 April 2011

MP TILAWAH




Sendi terpenting munculnya kepolitikan otoriterisme-birokratik
dengan demikian adalah dukungan dan keterlihatan penuh militer
dalam aktifitas pengelolaan regim baru ini. Militer tak diragukan la-
gi adalah kelompok yang paling memenuhi persyaratan dan memi-
liki kapabilitas untuk memikul beban berat yang· mesti diemban
oleh Orde Baru. Sebagai salah satu kekuatan politik yang tangguh
sejak Demokrasi Terpimpin militer pastilah telah bersiap-siap untuk
melibatkan diri secara langsung dalam politik. Bahkan 'Dwi Fungsi
ABRI yang menjadi raison d'etre keterlihatan langsung itu telah di-
matangkan dalam proses yang tidak bisa dibilang singkat sejak
1958.61 Namun berkaitan dengan profesionalisme militer itu sendiri,
maka seperti yang dikatakan oleh Yahya Muhaimin,62 dalam diri
militer secara inheren terdapat semacam "technical inability to ad-
ministrate", di samping sebenarnya juga "lack of legitimacy to go-
vem", mengingat kehidupan sosial lebih kompleks daripada kehi-
dupan militer. Karena itu militer akhirnya tetap merasa perlu untuk
berkolaborasi dengan kalangan sipil tertentu untuk menutupi celah
di atas. Dan mengapa teknokrat yang dipilih, maka tidaklah sulit
untuk menemukan sebabnya. Di samping ketidak-puasan terhadap
kalangan politisi sipil yang sebelumnya telah kedodoran dalam me-
ngelola politik dan ekonomi negara, penyebab lain adalah karena
baik militer maupun teknokrat mempunyai orientasi yang sama da
lam upaya memecahkan masalah sosial dengan cepat dan secara po-
litik netral.63
Sendi penting lain, berkaitan dengan karakteristik keempat di
atas serta sedikit banyak karakteristik kelima, adalah berlangsung-
nya mekanisme political exclusion (penyingkiran pditik). Menurut
O'Donnel, salah satu kriteria penting regim OB adalah:

Apakah tindakan pemerintah ditujukan untuk menyingkir-
kan sektor populer kota yang telah aktif sebelumnya ··· dari
area politik nasional. Penyingkiran ini berarti pemerintah seca-
ra konsisten menolak untuk memenuhi tuntutan-tuntutan poli-
tik yang dibuat oleh para pimpinan sektor ini. Ia juga berarti
penghalangan akses sektor ini beserta pimpinannya terhadap
posisi dalam kekuasaan politik yang memungkinkan mereka
mempengaruhi secara langsung keputusan bagi kebijaksanaan
nasional. Menyingkirkan politik dapat dilaksanakan dengan ke-
kerasan secara langsung dan/atau dengan menutup saluran
akses politik melalui pemilu.... menyingkirkan para aktor po-
litik melibatkan suatu keputusan yang disengaja untuk mengu-
rangi jumlah orang yang memiliki pengaruh penting dalam
menentukan apa yang terjadi pada level kepolitikan nasional.64

Partai-partai politik secara mencolok telah menjadi obyek ter-
penting mekanisme polifical exclusion di masa Orde Baru. Anggota
inti koalisi Orde Baru, khususnya kalangan perwira Angkatan Darat
dan kelompok intelektual pembaharu, pada dasarnya memiliki pe-
rasaan anti-partai yang mendalam. Di masa terdahulu, baik masa
Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Terpimpin, parpol selalu
merupakan pemegang saham terbesar dalam setiap langkah ke arah
instabilitas politik.
Perasaan antipartai di kalangan para pendukung Orde Baru
berimpit dengan perasaan "anti-ideologi" mereka. Konflik ideologis
dipandang sebagai dosa masa lain yang tidak boleh terulang lagi.
Heterogenitas bangsa di masa sebelumnya telah sangat dipertajam
oleh sekat-sekat ideologis yang --sengaja atau tidak-- telah dibuat.
Parpol, lagi-lagi, adalah pemegang saham terbesar di sini.
Upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari sekat ideologis
itu bejalan simultan dengan upaya menyingkirkan parpol ke posisi
marjinal dalam sistem politik. Berbeda dengan Sukarno, yang juga
cenderung tidak menyukai partai politik tapi tetap memandang
bahwa ideologi adalah penting bagi kelangsungan revolusi, maka
regim Orde Baru berusaha meminimalkan kekuatan partai-partai
politik dengan memaksa mereka melepaskan ideologi khas casing
masing dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal, di samping
upaya lain dengan jalan memotong akar parpol terhadap massa
tradisional mereka.
Sikap anti-ideologis ini, dibarengi dengan munculnya sikap
pragmatisme Orde Baru untuk lebih memusatkan perhatian pada
perbaikan dan pembangunan ekonomi, disadari atan tidak telah
menumbuhkan ideologi baru: ideologi pembangunan/moderni-
sasi.65
Dalam kepolitikan OB, negara mempunyai tugas penting untuk
melakukan kontrol (pengawasan). Pelaksanaan peran ini dapat me-
ngambil dua bentuk: tindakan represif yang menekan sektor popu-
ler dalam masyarakat yang kadangkala dilakukan secara berlebih-
lebihan, atau berupa tindakan preventif untuk mengeliminir kon-
disi-kondisi yang dapat memunculkan kembali pemimpin, organi-
sasi, serta tuntutan dari sektor-sektor populer terhadap kebijak-
sanan politik (juga ekonomi) exclusion yang dijalankan negara.66
Pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan
umat dan ormas Islam yang belakangan muncul tampaknya mengi-
kuti alur perubahan bentuk pengawasan dalam kepolitikan OB itu.
Mengendornya ketegangan dalam hubungan itu dimungkinkan oleh
mulai dikuranginya bentuk kontrol represif terhadap sektor-sektor
populer Islam untuk digantikan dengan bentuk kontrol yang lebih
bersifat preventif.
Di samping karakteristik OB di atas. regim Orde Baru juga me-
nunjukkan ciri korporatik dalam pengorganisasian negara dan ma-
syarakat. Kenyataan bahwa proses politisasi massa pada masa
sebelumnya pernah mencapai tingkat intensitas yang begitu tinggi
menyebabkan negara tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan
politik yang represif begitu saja terhadap massa. Maka jika di satu
sisi regim Orde Baru giat melakukan depolitisasi besar-besaran, di
sisi lain negara tetap membutuhkan mobilisasi rakyat sebagai
sumber daya penggerak ekonomi. Sementara itu pertumbuhan eko-
nomi yang pesat sangat mungkin memunculkan kelompok-ke-
lompok besar baru dengan kepentingannya sendiri yang membawa
tuntutan baru terhadap pemerintah, di samping kelompok-ke-
lompok yang frustrasi dan dapat menimbulkan masalah besar bagi
regim. Terhadap kelompok-kelompok besar dalam masyarakat,
regim mesti dapat mengakomodasikannya tanpa menganggu ke-
utuhan regim, sementara terhadap kelompok-kelompok yang di-
sebut belakangan, regim harus siap mengendalikannya dengan cara
memanipulasi saluran-saluran perwakilan.67 Mekanisme eksklusi
yang terdapat dalam kepolitikan Orde Baru diterapkan dengan
jalan korporatisasi negara sebagai suatu jaringan besar, sehingga
dengannya konflik-konflik ideologis dapat diminimalkan dan
dikompensasikan ke arah tujuan-tujuan ekonomi.
Dengan membuat sintesa definisi Schimtter dan Gunter, Mohtar
Mas'oed mendefinisikan korporatisme sebagai:

Suatu perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang mem-
bentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya
terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan (keanggotaan), tidak
saling bersaing, diatur secara hirarkis dan dibedakan secara
fungsional, dan diakui dan diberi ijin (jika bukan diciptakan
oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepen-
tingan dalam badan masing-masing sebagai imbalan atas kese-
diaan mematuhi pengendalian-pengendalian tertentu dalam
pemilihan pimpinan mereka, dengan tujuan menindas konflik
kelas dan kelompok kepentingan serta menciptakan keselaras-
an, kesetiakawanan dan kerjasama dalam hubungan antara ne-
gara dan masyarakat.68

Minggu, 12 April 2009

jual beli vespa





bagi anda yang ingin menjual atau membeli vespa antik, hubungi kami di 081 226 929 396. dijamin puas dan tidak menyesal..